Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten menemukan penyimpangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten tahun 2008 sebesar Rp210,53 miliar. BPK juga memberikan pendapat atau opini terhadap laporan APBD 2008 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau sama dengan tahun sebelumnya.

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan digelar sebelum masa jabatan presiden SBY berakhir akan dilakukan langsung pemerintah pusat tanpa melalui pemerintah daerah masing-masing.

Pesangon yang akan diterima nampaknya belum cukup bagi Anggota DPRD Banten periode 2004-2009, terbukti mereka meminta agar mobil dinas (mobdin) yang mereka pakai diberikan kepadanya dengan cara di dum.

Dalam rangka sukses menyambut anggota dewan baru periode 2009-2014, Sekretariat DPRD Banten mengalokasikan anggaran sekitar Rp600 juta. Anggaran sebesar itu akan digunakan untuk kegiatan pelantikan mereka.

DPRD Banten mengakui jika sejumlah kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan Banten selama tahun 2008 lalu bukan hanya menjadi tanggungjawab eksekutif belaka selaku penyelenggara, tetapi juga terdapat andil legislatif di dalamnya.